PembahasanPengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.Hasil penelitian sejalan dengan pendapat ITB (2004) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya Goodgovernance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintahanyang tidak transparan merupakan wujud pengingkaran terhadap konsepsi. System pemerintahan yang tidak transparan ini tentunya akan menciptakan suasana yang tidak. Kepercayaan dunia luar berkurang terhadap negara. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan 2. Akibat dari pemerintahan yang tidak transparan : Pada masa orde baru korupsi Dampaknegatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan - 2328890 candila candila 22.03.2015 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab • terverifikasi oleh ahli Dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 2 Lihat jawaban Iklan Iklan Maltadiah Maltadiah Warga negara nya akan melakukan penyimpangan / banyak rakyat yang Penyelenggaraanpemerintahan yang baik "good governance" adalah istilah yang sangat popelar dewasa ini baik pada negara-negara maju atau negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.Good governance pada dasarnya adalah pemerintah demokrasi yang transparan. Agar dapt terlaksana dengan baik maka good governance perlu pengawasan oleh lembaga perwakilan yang legitimed, di samping pengawasan fUDER0. Uploaded byAndrew 0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDescriptionHdndndnCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak TransparanUploaded byAndrew DescriptionHdndndnFull descriptionJump to Page You are on page 1of 5Search inside document You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Di dalam suatu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan secara tidak terbuka akan menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek pemerintahan, seperti disebutkan di bawah Bidang politikLembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal. Lembaga eksekutif sangat sedikit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Setiapkali ada kebijakan yang diusulkan menjadi proyek sering disalahgunakan untuk memperkaya diri. Hasilnya, kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat. Legislatif jarang menghasilkan perundang-undangan yang sungguh-sungguh konsisten dengan pesan konstitusi sekaligus menjawab kebutuhan rakyat. Itu terjadi karena proses pembahasan perundang-undangan diwarnai kompromi-kompromi dengan imbalan uang. Lembaga yudikatif juga sering menghasilkan putusanputusan kontroversial, yang bertentangan dengan rasa keadilan Bidang ekonomi dan lingkungan hidupBerbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar. Semua kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan birokrasi-birokrasi pemerintahan, sebagian besar diwarnaidengan uang pelicin. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri pun menjadi enggan berinvestasi. Hal ini menjadikan kegiatan perekonomian menjadi berjalan dengan lambat. Pengangguran pun terjadi di manamana. Pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak terjadi secara signifikan. Di bidang lingkungan hidup, uang pelicin turut bermain dalam birokrasi pemerintahan. Akibatnya, praktik illegal logging terjadi di mana-mana secara bebas. Hal ini juga terjadi di bidang kelautan, yang menyebabkan maraknyaillegal Bidang sosial budaya dan keagamaanDalam kehidupan sosial budaya, selalu diwarnai dengan budaya konsumtif dan mengutamakan materi. Hidup hanya diarahkan untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya dan kenikmatan hidup, tanpa mempedulikan moral dan etika. Keagamaan pun hanya bersifat formalistik, di mana di satu sisiseseorang rajin beribadah dan menyukai simbol-simbol keagamaan, tetapi ia pun tidak merasa bersalah apabila melakukan tindakan-tindakan menyimpang untuk memperkaya diri Bidang pertahanan dan keamananProfesionalitas aparat sangat rendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan rakyat. Akibatnya aparat tidak mampu mendeteksi secara dini, mencegah dan mengatasi berbagai gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Budaya kekerasan pun menjadi peristiwayang wajar di mana-mana. Dalam hal ini, korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi kepentingan-kepentingan pejabat atau orang yang memiliki modal besar. Akibatnya banyak pihak yang tidak puas, sehingga rawan timbul disintegrasi bangsa. ; Pemerintahan suatu negara atua daerah tidak boleh tertutup dalam kerangaka demokrasi. Rakyat berhak mengetahui jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakannya. Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga Definisi politik menurut ahli Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Korupsi musuh rakyat Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut 1. Pengaruh Kekuasaan - Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. - Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dendam antara kelompok di masyarakat. - Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya. - Pemerintahan yang sentralistik sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara atau separatisme. - Penyalahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. 2. Moralitas - Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan lokal bangsa sebagai sumber etika sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. 3. Sosial Ekonomi - Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi pluralisme yang tidak dikelola dengan baik. - Perilaku ekonomi yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada kelompok pengusaha asing/besar. 4. Politik dan Hukum - Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. - Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk masalah hak warga negara di mata hukum. Baca juga Mengatasi kipas laptop panas karena virus